Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah kota terkait penanganan ancaman banjir yang dinilai belum optimal. Kritik ini muncul seiring dengan meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir di beberapa wilayah Bandung dalam beberapa bulan terakhir.
Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, Bapak Ridwan, pemerintah kota belum menunjukkan keseriusan dalam mengatasi ancaman banjir. “Kami melihat upaya-upaya yang dilakukan masih bersifat tambal sulam dan belum menyentuh akar permasalahan,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat yang digelar Rabu (26/06/2024).
Ridwan menyoroti beberapa faktor yang menjadi penyebab utama banjir di Bandung, antara lain:
- Alih fungsi lahan yang tidak terkendali di kawasan hulu.
- Penyempitan dan pendangkalan sungai akibat sampah dan sedimentasi.
- Sistem drainase kota yang tidak memadai.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
“Pemerintah kota harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi ancaman banjir ini. Jangan sampai Bandung menjadi langganan banjir setiap musim hujan,” tegas Ridwan.
DPRD pun mendesak pemerintah kota untuk segera menyusun rencana aksi yang komprehensif dan terintegrasi dalam penanganan ancaman banjir. Rencana aksi ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah provinsi, akademisi, dan masyarakat. Bertujuan agar wilayah di bandung aman dan bebas dari bencana alam banjir.
“Kami juga meminta pemerintah kota untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan,” tambah Ridwan.
Menanggapi kritik DPRD, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung, Bapak Dedi, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi ancaman banjir. Namun, ia mengakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
“Kami terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas sistem drainase kota dan melakukan normalisasi sungai. Kami juga sedang menyusun rencana aksi yang lebih komprehensif dalam penanganan banjir,” ujar Dedi.
Dedi pun mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengatasi ancaman banjir. “Banjir bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.